Temui Bupati Karanganyar, Kakanwil Kemenkumham Jateng Bahas Relokasi Rutan Surakarta

SURAKARTA - Guna kelancaran proses relokasi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak eksternal.

Terhangat, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, A. Yuspahruddin menemui Bupati Karanganyar Juliyatmono, Jumat (9/12).

Baca juga: Dewi Asmara Harap Penghapusan Tenaga Honorer Tidak Dilakukan Tergesa-Gesa

Pertemuan di The Alana Hotel itu membahas relokasi Rutan Surakarta yang rencananya akan dipindahkan ke Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar.

Kakanwil menyampaikan bahwa relokasi rutan tersebut dalam rangka peningkatan fungsi dan peran pembinaan Pemasyarakatan di wilayah Jawa Tengah.

Baca juga: Uji Calon Anggota BPK, Ela Nuryamah Pertanyakan Ide Merger BPK, BPKP, dan Inspektorat

Mendukung penuh rencana relokasi, pemerintah Kabupaten Karanganyar bersedia menyediakan lahan kurang lebih seluas 3 hektare.

"Lahan itu masih masuk lahan hijau dan masih menunggu perubahan lahan yang akan diperuntukan sebagai kawasan pemukiman, " ujar Bupati Karanganyar menyampaikan progres Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang masih berproses di kementerian ATR BPN.

Baca juga: Tuntut Janji Politik, Demo BEM UPR Rusuh di Kantor Gubernur Kalteng

Terkait hal itu, Bupati meminta dukungan ke Menteri Hukum dan HAM agar RDTRK segera terealisasi. 

Ada pun beberapa hal yang mendasari pemindahan Rutan Surakarta dan pembangunan UPT baru. Pertama adalah over kapasitas di Rutan Surakarta yang mencapai 191, 6% dimana kapasitas hunian sejumlah 298 sedangkan isi saat ini sebanyak 577 warga binaan. Kedua adalah wilayah kerja yang sangat luas meliputi 3 (tiga) kabupaten/kota dengan total luas sebesar 1.284, 49 km2.

Baca juga: Pastikan Proyek Berjalan Lancar, Kalapas Terbuka Nusakambangan dampingi Karo BMN dan Sesditjen Kemenkumham RI tinjau Pembangunan Tiga Lapas Baru

Selanjutnya kondisi gedung Rutan saat ini merupakan peninggalan jaman kolonial yang telah mengalami beberapa kerusakan bangunan, dan sudah tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Surakarta.

Selain itu, letaknya yang dekat dengan pemukiman padat penduduk dan sering terjadi banjir di Rutan dapat mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Baca juga: Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pelaksanaan Ibadah Haji 2022